November 14, 2014

CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



Akhir - akhir ini, berkat wacana 3 kartu yang akan diterbitkan oleh pemerintahan baru : Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP)  dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), istilah CSR tiba - tiba mengudara. Yup, terkait sumber dana 3 kartu tersebut yang diwacanakan oleh salah satu menteri bahwa sumbe dananya adalah dari CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti apa sebenarnya CSR BUMN yang dimaksud oleh salah satu menteri tersebut.


Eh, sebelumnya mungkin bisa saya sampaikan  sedikit info soal sejarah singkat CSR lahir. 

CSR kependekan dari Corporate Social Responsibility atau jika diterjemahkan menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dengan kalimat lain bisa juga diartikan sebagai Tanggung Jawab Perusahan terhadap Sosial (dalam konteks umum berarti masyarakat , komunitas atau lingkungan hidup). 

Nah, definisi CSR menurut Lingkar Studi CSR Indonesia adalah upaya sungguh - sungguh dari entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Panjang ya? definisi CSR menurut saya sih gampangnya cuma 2 : upaya untuk menebus dosa/kesalahan perusahaan dan/atau upaya untuk peningkatan citra perusahaan. Meskipun saya sendiri masih berharap definisi CSR adalah upaya suatu perusahaan / entitas / organisasi dalam mewujudkan peningkatan taraf hidup yang lebih baik lingkungan sekitarnya, bukan sekedar kepedulian, tapi sudah menjadi kesadaran dari perusahaan/entitas /organisasi tersebut. Eh, tapi itu cuma pendapat singkat saya, berdasarkan pengalaman, hee... 

Konsep CSR awalnya dipopulerkan pada tahun 1953 dengan diterbitkannya buku yang bertajuk "Social Responsibilities of the Business" karya Howard R.Bowen yang kemudian dikenal sebagai Bapak CSR. Gema CSR mulai berkembang pada tahun 1960 dimana persoalan - persoalan kemiskinan dan keterbelakangan mulai mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. KTT Bumi (Earth Summit) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang mesti dilakukan. "World Summit on Sustainable Development (WSSD)" tahun 2002 di Yohannesburg, Afrika Selatan memunculkan konsep Social Responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu Economic and Environmental Sustainability. Pada tahun 2010, organisasi sertifikasi internasional atau ISO menerbitkan ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility

CSR BUMN
CSR versi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sehingga PKBL merupakan bentuk tanggung jawab BUMN kepada masyarakat. PKBL muncul dari Undang - Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-05/MBU/2007, yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dna bantuan kepada pengusaha golongana ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Nilanya maksimum adalah 2% (dua persen) dari laba bersih BUMN masing - masing untuk Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan. 

Sejarah PKBL
Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). 

Dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan No.1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melaluiBUMN, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak. Saat itu programnya bernama Pegelkop. 

Pada Tahun 1994, nama program berubah menjadi Pembinaan Usaha kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN. 

Perubahan peraturan berlanjut dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor : Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 kemudian Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan terakhir adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 

Program Kemitraan 
Bentuk program kemitraan yang dicakup oleh PKBL / CSR BUMN adalah : 
  1. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif. 
  2. Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK Binaan. 
  3. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) UMK Binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan dan promosi.
  4. Capacity Building diberikan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM dan teknologi. Dana Capacity Building bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMK Binaan. 
Program Bina Lingkungan
Ruang lingkup program bina lingkungan adalah : 
  1. Bantuan korban bencana alam.
  2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
  3. Bantuan peningkatan kesehatan
  4. Bantuan pengembangan saran dan/atau prasarana
  5. Bantuan sarana ibadah
  6. Bantuan pelestarian alam
Kebijakan CSR BUMN diatur oleh Kementerian BUMN. Jadi, mudah saja bagi negara untuk mewajibkan BUMN untuk mengalokasikan dana, misalkan untuk mendanai 3 kartu diatas, namun jangan lupa, BUMN masih membutuhkan dana (yang bukan dari anggaran operasional) untuk menyelesaikan masalah / konflik lingkungan atau peningkatan citra perusahaan. Karena kompetisi usaha saat ini tidak hanya berbicara tentang manfaat produk yang ditawarkan namun mulai bergeser kepada nilai tambah yang diberikan oleh produk / perusahaan penghasilnya diluar manfaat produksi tersebut. 

Oke, gitu dulu info soal CSR BUMN yang masih hangat di hembuskan. Di tulisan lain mudah - mudahan bisa share hal yang lebih bermanfaat. 

Semoga bermanfaat. 



No comments:

Post a Comment

Category