November 14, 2014

Kenaikan TDL Harus Meningkatkan Kinerja PLN


Penghapusan subsidi listrik untuk golongan tertentu resmi diberlakukan pada 1 Juli 2014 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada tanggal 10 Juni 2014 tentang Asumsi Dasar Subsidi Listrik RAPBN-Perubahan Tahun Anggaran 2014.

Penghapusan subsidi listrik terhadap enam golongan pelanggan dilakukan melalui kenaikan tarif listrik secara bertahap dua bulanan sampai 1 November 2014. Keenam golongan tarif listrik yang subsidinya dihapus adalah :  
1. Industri I-3 non go public  
2. Rumah Tangga R-1 (3.500 VA s.d 5.500 VA)  
3. Pemerintah P-2 ( > 200 kVA)  
4. Rumah Tangga R-1 (2.200 VA)  
5. Penerangan Jalan Umum P-3  
6. Rumah Tangga R-1 (1.300 VA)

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman mengatakan bahwa kenaikan TTL tidak diberlakukan bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA, yang jumlahnya mencapai 80% dari jumlah pelanggan PLN (jumlah pelanggan PLN per Mei 2014 adalah 55.509.268 pelanggan – red). Hal tersebut disampaikan dalam acara coffee morning Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) yang mengangkat tema “Penghapusan subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap untuk golongan tertentu” pada Jum’at (27/6). Jarman juga menyampaikan, sesuai dengan undang-undang energi dan undang-undang ketenagalistrikan, Pemerintah harus memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Kelompok masyarakat yang tidak mampu adalah masyarakat yang menggunakan listrik untuk kebutuhan dasar. Sedangkan  masyarakat mampu adalah masyarakat yang menggunakan listrik untuk kebutuhan tambahan, yaitu mulai dari golongan R1 1.300 VA.

“Pelanggan R1 1.300 VA berada pada garis pemakaian listrik untuk kenyamanan (satisfaction), sedangkan pada tarif 450-900 VA masih banyak sekali masyarakat yang belum mampu. Listrik masih dipakai untuk kebutuhan dasar,” ungkap Jarman. 

Besarnya subsidi listrik yang dapat dihemat dari kenaikan tarif pada enam golongan tarif ini adalah Rp. 8.51 triliun. Kenaikan tarif ini juga untuk mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Kenaikan tarif listrik ini akan memperbaiki struktur keuangan PLN dan menyehatkan PLN. Sebagaimana diketahui, pendapatan PLN berasal dari dua sumber yaitu penjualan rekening listrik dan subsidi Pemerintah. Kenaikan tarif listrik akan mengurangi  ketergantungan PLN pada subsidi Pemerintah karena pendapatan PLN dari penjualan rekening listrik akan naik dan pendapatan dari subsidi akan turun.  

Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menyampaikan ada 11,36 % atau 6.518.373 pelanggan R1-1300 VA yang mengalami dampak atas kenaikan TTL. Pelanggan R1-1300 VA harga Rp 1.352/kWh, yang dibayar pelanggan selama ini Rp. 979/kWh, sedangkan sisanya Rp. 373/kWh dibayar oleh Pemerintah (subsidi).  “Untuk pelanggan listrik prabayar sebanyak 15 juta lebih akan mengalami kenaikan tarif langsung pada 1 Juli 2014 pukul 00:00, sedangkan pelanggan paska bayar akan merasakan dampaknya satu bulan ke depan saat membayar rekening listriknya,” kata Benny. 

Sebelumnya, per 1 Mei 2014 Pemerintah juga telah menaikkan tarif listrik secara bertahap untuk pelanggan golongan tarif I-3 (diatas 200 kVA) yang merupakan perusahaan terbuka (go public), I-4 (diatas 30 MVA), serta memberlakukan penyesuaian tarif bulanan (tariff adjustment) untuk pelanggan golongan tarif R-3 (6.600 VA keatas), P-1 (6.600 VA s/d 200 kVA), B- 2 (6.600 VA s/d 200 kVA), dan B-3 (diatas 200 kVA). 

Kenaikan TTL pada 2013 dan 2014 (mulai bulan Mei dan Juli 2014) mendapat sambutan positif dari banyak pihak, salah satunya lembaga pemeringkat internasional, Moodys’s yang baru mengumumkan kenaikan rating Company Stand Alone Credit Quality atau Baseline Credit Assesment (BCA) untuk PLN dua tingkat     ditandai dengan   turunnya   BCA   dari    semula Baa3   menjadi Ba2. Dengan kenaikan TTL tersebut, maka dapat menurunkan tingkat ketergantungan PLN pada subsidi. Kenaikan tersebut memperbaiki secara signifikan credit worthiness perusahaan. Pada 2012, PLN menerima subsidi dari Pemerintah sebesar Rp 103.3 triliun atau 44% dari total pendapatan.  Pada 2013, PLN menerima subsidi sebesar Rp 101.2 triliun atau 39% dari total pendapatan. Penurunan porsi subsidi ini akan terus berlanjut di 2014 dan tahun-tahun mendatang. 

Selain itu, pertimbangan lain yang dikemukakan oleh Moody’s atas kenaikan rating PLN tersebut yakni karena upaya penurunan pemakaian BBM dengan perbaikan fuel mix melalui program fast track program (FTP) 1 yang akan memperbaiki cashflow PLN. Meskipun program tersebut membutuhkan biaya capital expenditure yang sangat besar, Moody’s mengapresiasi PLN dalam kemampuan mengelola execution risk pada program FTP-1 yang dapat menyelesaikan 6.4 GW sampai akhir 2013. Dengan beroperasinya FTP-1 maka mampu mendorong kenaikan pendapatan perusahaan sebesar Rp 24.7 triliun dibanding 2012.  

Kenaikan rating korporasi PLN dari lembaga pemeringkat bukanlah yang pertama bagi PLN. Pada bulan April 2014 korporasi juga telah mendapatkan kenaikan rating untuk Stand Alone Credit Profile dari lembaga rating internasional Standart & Poors. Manfaat kenaikan rating bagi PLN sangat besar untuk meningkatkan kepercayaan pihak luar terhadap korporasi dan menurunkan cost of financing pinjaman dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan investasi.  Untuk itu, dalam mengantisipasi perbaikan rating di masa mendatang maka kebijakan keuangan yang konservatif dan hati- hati (prudent) akan terus ditingkatkan.  

Dengan kenaikan TDL ini, diharapkan semakin meningkatkan kinerja PLN, khususnya dalam penyediaan tenaga listrik dan pelayanan pelanggan. 

No comments:

Post a Comment

Category